Jakarta (Forum) - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai Presiden Jokowi sebaiknya berhenti untuk selalu meng-endorse (menunjukkan dukungan) kepada bakal capres tertentu jelang 2024.
Menurutnya, itu mendorong ketidaksukaan masyarakat terhadap sosok yang dinilai tak mendapat endorse Jokowi, seperti Anies Baswedan.
Hal ini diungkap Kamhar menanggapi aksi pelemparan telur busuk di Kantor DPW NasDem Aceh saat safari Anies, Sabtu (3/12).
"Kami meminta Pak Jokowi untuk berhenti mengendorse capres dan cawapres. Selain tidak etis, itu juga berpotensi besar mencederai demokrasi. Biarkan proses politik berjalan secara alamiah agar Pak Jokowi memiliki legacy demokrasi yang baik," kata Kamhar dalam pernyataannya dikutip Minggu (4/12).
Baca Juga: Makmur, Ekosistem Pertanian untuk Kesejahteraan Petani Indonesia
"Tak ada salahnya Pak Jokowi belajar dari Pak SBY. Menjadi negarawan yang di penghujung masa jabatannya memastikan demokrasi terjaga dan pemilu berlangsung demokratis. Tak ada pengkondisian pembentukan koalisi, pasangan capres dan cawapres, maupun hasil pemilu, agar Pak Jokowi bisa khusnul khotimah dan tak mengidap post power syndrome setelah tak lagi berkuasa nanti," imbuh dia.
Kamhar menekankan Partai Demokrat mengecam keras aksi provokatif dan tak bertanggung jawab berupa pelemparan telur busuk dan kaus kaki di DPW NasDem Aceh.
Ia yakin tindakan itu pengecut dan tak bertanggung jawab itu berasal dari pihak-pihak yang tak menghendaki dan ketakutan akan kuatnya arus perubahan.
"Ini bukan gaya politik Aceh, bukan pula gaya politik masyarakat Indonesia diberbagai daerah lainnya dalam merespons perbedaan politik. Kita sudah menjalani berulang kali pemilu namun tak ada praktik serendah dan sehina ini sebelumnya," ujarnya.
Kamhar menilai penjegalan terhadap rencana koalisi perubahan yang digagas NasDem, Demokrat, dan PKS akan terus berkembang. Ia berharap penegak hukum dapat bertindak tegas agar peristiwa serupa tak terulang di daerah lain.
"Berbagai cara dilakukan untuk menjegal aspirasi dan konsolidasi politik untuk perubahan, mulai dari persoalan perizinan dan kini aksi teror berupa pelemparan. Setelah gagal narasi fitnah dan hoaks membendung aspirasi perubahan, kini bergeser pada aksi-aksi fisik yang bisa memicu terjadinya gesekan di masyarakat," paparnya.
"Kami meminta agar aparat bertindak cepat dan profesional. Kami mengajak masyarakat agar tak terpancing dan bisa menahan diri. Bukan tidak mungkin ada kekuatan yang ingin membenturkan sesama masyarakat agar terjadi kekacauan yang bisa menjadi pintu masuk untuk penundaan pemilu. Jangan sampai itu terjadi," tandas dia. (dbs)