Bandar Lampung (Forum) - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi masih memendam rasa kecewa dengan batalnya pinjaman Pemprov Lampung dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 596 miliar untuk pembangunan 14 ruas jalan.
Ia mengatakan, pinjaman yang diajukan sudah memenuhi syarat, bahkan sudah disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT SMI. Namun terganjal rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Tanya dengan Kemendagri aja, kita itu sudah memenuhi syarat," kata Arinal saat UKMK Expo Kemenkeu Satu di Kantor Direktorat Jendral Pajak Lampung, Selasa (18/10).
Sebelumnya, Arinal juga meminta agar Kemendagri terutama yang berkaitan dengan keuangan daerah dapat ditegur.
Hal itu disampaikannya dalam sidang paripurna laporan Badan Anggaran DPRD Lampung terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2023, Jumat 14 Oktober 2022.
"Perlu ditegur Kemendagri yang berkaitan dengan keuangan daerah. Jangan disematkan kemana-mana. Perlu diingat Kemendagri, apakah yang meminjam ini Pemerintah provinsi atau Gubernur, ini bahasanya harus paham," ujar Arinal.
Menurutnya, jika yang meminjam atas nama Pemprov, maka siapapun gubernurnya berkewajiban melunasi pinjaman tersebut. Saat menjabat, dirinya bahkan sudah melunasi utang era Gubernur Ridho Ficardo kepada PT SMI senilai Rp 1,7 triliun dalam tiga tahun anggaran.
"Kalau mau dongkol-dongkolan, kenapa harus saya yang lunasin, tapi tidak ada kata-kata itu, tidak boleh, karena pemerintah yang pinjam," kata dia.
"Tapi ini dipersoalkan oleh Kementerian karena periode saya tinggal dua tahun, inilah yang menjadi polemik. Harusnya kalau tidak boleh sudah, kemungkinan saya juga akan mendapatkan pinjaman dari perbankan, bank daerah, ternyata Bank Sumsel lebih kaya dari bank kita". (FB-07)