Bandar Lampung (Forum) - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke Lampung. Dalam kunjungan itu, Zulhas melakukan dialog dengan pengrajin tempe tahu di Jalan Danau Toba, kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Jumat (30/9).
Dalam dialog itu, Ketua Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), Aip Syarifudin menceritakan keluhan produsen tahu tempe yang sulit didapatkan.
"Kami itu kan usaha rumahan, untuk dapat kedelai dengan harga subsidi harus ada dokumen seperti NIB, NIK yang by name by address. Ya susah pak, harusnya dipermudah lagi," katanya, Jumat (30/9).
Selain persyaratan yang mempersulit perajin, menurut Aip, para importir dinilai kurang mendukung program subsidi pemerintah.
"Ada indikasi importir kurang mendukung program subsidi ini. Jadi pembelian bisa dilakukan dua minggu sekali tapi beli Jumat dikirimnya Senin karena weekend libur," jelasnya.
Kemudian, Aip pun meminta kepada Mendag untuk memperpanjang program subsidi kedelai tahu tempe yang telah berakhir pada Juli 2022 lalu. Pasalnya, realisasi volume penyaluran jauh dari target yang telah ditetapkan, sehingga banyak perajin yang belum mendapatkan pasokan subsidi.
"Program subsidi jalan, tapi tidak selancar seperti bayangan. Total target 40 ribu ton tapi realisasi kami hanya 3.839 ton untuk 3.242 pengrajin. Hanya 10 persen dari potensi yang ada, salah satu penyebab ya syarat-syarat itu tadi," katanya.
Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan memberikan rekomendasi kepada bulog agar memperbaiki sistem sehingga memudahkan para perajin.
"Ini kan ada Bulog Lampung, saya minta jangan dipersulit ini para perajin tahu-tempe, syarat dokumen itu hapus saja lah. Hobi mempersulit orang aturan dipermudah bukan dipersulit," ucapnya.
Zulhas menuturkan, subsidi pemerintah tersebut akan diperpanjang. Ia juga berjanji akan menaikkan jumlah potongan (subsidi).
"Realisasi penyaluran kedelai bersubsidi hanya sekitar 80 ribu ton atau 10 persen dari target 800 ribu ton. Itu pasti ada kendala, ternyata benar karena syaratnya itu. Nanti saya juga usulkan subsidinya dari Rp 1.000 untuk dinaikan jadi Rp 1.500". (FB-07)