Jakarta (Forum) - Pemerintah sedang berancang-ancang untuk menyesuaikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis BBM Pertalite dan Solar Subsidi.
Berdasarkan informasi, masih ada rapat lanjutan antara menteri-menteri ekonomi Indonesia,
"Jadi hari ini masih dibicarakan bukan pengumuman penyesuaiannya," terang sumber di lingkup pemerintahan, Jumat (26/8/2022).
Sejatinya, untuk kenaikan harga BBM ini, pemerintah masih mempertimbangkan supaya tidak mengganggu daya beli masyarakat termasuk inflasi yang tidak terlalu tinggi.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, kemungkinan kenaikan harga BBM Pertalite di SPBU Pertamina masih akan berada di bawah Rp 10.000 per liter dengan range kenaikan Rp 1.000 sampai Rp 2.500 dari harga yang saat ini Rp 7.650 per liter.
"Kemungkinan di bawah Rp 10.000/liter," kata sumber tersebut.
Dari informasi yang diterima juga, pengurangan subsidi ada beberapa alternatif termasuk diantaranya adalah penambahan kuota BBM Pertalite yang saat ini sudah dalam kondisi sekarat.
Sampai pada Juli untuk Pertalite sisa 6,2 juta Kilo Liter (KL) dari kuota 23 juta KL di akhir tahun.
Sementara sisa kuota Solar subsidi hingga Juni tinggal 5,01 juta KL dari kota tahun ini sebesar 14,91 juta KL.
Adapun kebutuhan untuk Pertalite pada tahun ini diperkirakan mencapai 29 juta KL dan Solar mencapai 17 juta KL. "Melihat trennya kemungkinan sekitar 5-6 juta KL (penambahannya)," tandas dia.
Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa secara eksplisit dari Partai Nasdem mengusulkan kenaikan harga BBM di Pertamina khusus untuk Pertalite dan Solar Subsidi mencapai 30%.
"Pertalite Rp10.000/liter eksplisit dari Nasdem, dengan catatan tetap ada subsidi. Karena kan keekonomian Pertalite itu Rp 17.000-an/liter, jadi memang harus tetap disubsidi," ungkap dia dalam Raker bersama Menteri ESDM, Arifin Tasrif.
Sugeng meminta subsidi BBM Pertamina juga harus tepat sasaran, kenaikan harga BBM harus dibarengi dengan pembatasan pembelian Pertalite.
"Dalam tingkat tertentu kami ingin subsidi diberikan ke orang bukan barang seperti ke BBM," tandas dia.
Presiden RI Jokowi, menyebut pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. Pemerintah, kata dia, akan melakukan kalkulasi sebelum memutuskan harga BBM subsidi seperti Pertalite.
Presiden Jokowi mengemukakan keputusan terkait harga bensin subsidi perlu dipikirkan dengan matang. Baik dari sisi waktu maupun besaran.
Jokowi tak ingin, keputusan yang diambil pemerintah justru memberikan beban lebih kepada masyarakat, khususnya yang kurang mampu. (FE-01)